JAKARTA- Mengapa negara perlu memiliki alat perlengkapan keamanan? Mungkin ini adalah pertanyaan yang terkadang muncul di benak kita. Menarik ke sejarah Indonesia, terbentuknya Alat Kelengkapan Keamanan Negara (BKR, TKR, dan TNI) memiliki perjalanan yang panjang sejak masa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus 1945.
Pascakemerdekaan, PPKI segera melakukan sidang untuk menyusun kelengkapan negara indonesia merdeka. Pada tanggal 17 agustus, hanya merupakan pengucapan ikrar bahwa indonesia merdeka. Negara ini terbentu bukan hanya sekedar ikrar semata, melainkan harus ada beberapa unsur yang harus dipenuhi, baik itu unsur de facto maupun de jeru. Lembaganegara ialah hal penting dalam suatu negara karena negara tidak dapat berjalan jika tidak diatur oleh orang yang ahli dalam bidang tersebut dan pada awal kemerdekaan indonesia baru membentuk lembaga kelengkapan tersebut diantaranya : AlatPeralatan Pertahanan dan Keamanan. Tanggal: 5 Oktober 2012. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat. Referensi: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012. SerbaSejarah - Sebagai Negara yang baru merdeka Indonesia belum memiliki pemimpin dan pemerintahan yang berdaulat, oleh karena itu diadakan sidang PPKI dalam upaya pembentukan pemerintahan, alat kelengkapan, dan keamanan negara Indonesia. 1. Sidang tanggal 18 Agustus1945, menghasilkan keputusan sebagai berikut: a. Mengesahkan dan menetapkan UUD RI yang dikenal dengan nama UUD 1945.PembentukanBKR ini merupakan strategi dari pemerintah agar tidak memancing tentara asing. Pada akhirnya nanti BKR dirubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat sesuai dengan maklumat tanggal 5 Oktober 1945. Demikianlah sejarah sebuah organisasi yang dibentuk oleh Jepang yang membuat berbagai kelengkapan negara Indonesia.
17Jan, 2015. Pembentukan Kelengkapan Negara Setelah Kemerdekaan - Satu hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksana kan, yaitu pada 18 Agustus 1945 bertepatan dengan pelaksanaan Sidang PPKI, yang pada saat itu pembahasannya difokuskan terhadap pembuatan rancangan Undang-Undang Dasar dan disahkan sebagai dasar hukum bagiAlatkelengkapan peradilan seperti hakim ini menjalankan tugasnya dalam lingkup beberapa hal. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan oleh hakim yaitu seperti: Membuat suami istri agar dapat bercerai. Membuat seseorang agar dapat masuk penjara. Melelang dan menyita harta orang. Menghukum seseorang sampai mati.
TerbentuknyaTentara Nasional Indonesia (TNI) berpangkal dari maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada sidang PPKI 22 Agustus 1945, diputuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang merupakan bagian dar Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Sampai akhir September 1945, Indonesia belum memiliki organisasi
.